Proyeksi APBN 2011 Gaji PNS/TNI/Polri Naik 10 Persen
August 17th, 2010 | Author: Asep Popy
JAKARTA (RP) – Pemerintah kembali akan menaikkan gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)/TNI/Polri dan Pensiunan. Pada tahun 2011, gaji bagi abdi negara ini direncanakan akan mengalami kenaikan rata-rata 10 persen.
Pemerintah juga tetap akan memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS/TNI/Polri dan pensiunan. Melalui kebijakan ini, penghasilan PNS dengan pangkat terendah, meningkat dari Rp1.895.700 menjadi sekitar Rp2.000.000.
Khusus bagi guru dengan pangkat terendah, pendapatannya meningkat dari Rp2.496.100 menjadi Rp2.654.000. Sementara itu, bagi anggota TNI/Polri dengan pangkat terendah, penghasilannya meningkat dari Rp2.505.200 menjadi Rp2.625.000.
‘’Perbaikan pendapatan ini dimaksudkan agar para guru dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendidik generasi mendatang bangsa. Karena keberhasilan program-program pemerintah sangat ditentukan oleh kinerja birokrasi pemerintahan,’’ demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan RAPBN 2011, Senin (16/8) di DPR RI.
Sementara itu, untuk melanjutkan dan memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang semakin baik, dalam RAPBN tahun 2011, pemerintah merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp1,4 triliun.
‘’Sasaran yang ingin kita capai dari prioritas reformasi birokrasi adalah makin mantapnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Hal ini kita lakukan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum, dan transparan. Reformasi birokrasi ini, juga kita harapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang ditopang oleh kapasitas pegawai yang memadai,’’ tegas SBY.
Belanja Pegawai Rp180,6 triliun
Dalam RAPBN 2011, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp180,6 triliun atau 2 persen dari Product Domestic Bruto (PDB). Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp18 triliun atau 11 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja pegawai dalam APBN-P 2010 sebesar Rp162,7 triliun.
Hal ini dipaparkan dalam Nota Keuangan Kementerian Keuangan yang disampaikan pada konfrensi pers jajaran menteri bidang perekonomian, Senin (16/8) di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. Konferensi pers kali ini dipimpin oleh Menko Ekonomi, Hatta Radjasa dan dihadiri 12 menteri dan lembaga terkait.
‘’Kenaikan anggaran belanja pegawai tersebut terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, belanja honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain, serta belanja kontribusi sosial,’’ ujar Hatta.
Alokasi anggaran pada pos belanja gaji dan tunjangan pada tahun 2011 direncanakan sebesar Rp91, 2 triliun atau 50,5 persen dari total belanja pegawai. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp10,1 triliun atau 12,5 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran APBN-P 2010 sebesar Rp81,1 triliun.
‘’Ini berkaitan dengan kebijakan kenaikan gaji pokok PNS/Polri/TNI rata-rata 10 persen, melanjutkan kebijakan pemberian gaji ke-13 dan menampung cadangan alokasi anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan gaji tambahan pegawai baru untuk menggantikan pegawai yang masuk usia pensiun,’’ jelas Hatta.
Sementara itu, alokasi anggaran pada pos honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain di tahun 2011 direncanakan sebesar Rp28,1 triliun atau meningkat Rp879 miliar. Sedangkan untuk alokasi anggaran pada pos kontribusi sosial dalam tahun 2011 direncanakan sebesar Rp61,3 triliun atau naik sebesar Rp7 triliun bila dibandingkan pagu anggaran APBN-P 2010 sebesar Rp54,3 triliun. Anggaran ini meliputi pembayaran pensiun ke-13, jaminan Askes dan lainnya.
Masih Banyak Korupsi di Pemerintahan
Untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 7,7 persen dan target makro ekonomi di bidang kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh di tahun 2014, dalam Pidato Kenegaraan yang disampaikan Senin (16/8) di DPR RI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan kinerja jajarannya.
Dikatakan SBY, meski perekonomian Indonesia stabil namun bukan berarti tidak ada tantangan berat yang dihadapi. Justru saat ini, Indonesia masih harus berhadapan dengan perekonomian dunia yang masih tidak menentu. Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun menjadi perhatian SBY.
‘’Kita masih harus terus mendorong reformasi birokrasi, sehingga PNS benar-benar menjadi agen perubahan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Kita harus mendorong terciptanya birokrasi pemerintah yang lebih responsif, transparan dan akuntabel,’’ kata SBY.
SBY pun mengakui, saat ini masih banyak mafia hukum yang terus menggerogoti keadilan dan menyengsarakan masyarakat. Karena itulah, pemberantasan korupsi masih menjadi agenda utama Pemerintahan SBY ke depan.
‘’Kita harus menuntaskan pekerjaan berat memberantas korupsi, yang nampaknya masih kita jumpai di berbagai jajaran Pemerintahan, lembaga negara dan dunia usaha,’’ katanya.
Selain mengingatkan perihal perang terhadap mafia hukum dan korupsi, SBY juga mengingatkan perihal daya serap APBN yang optimal. Dikatakannya, bahwa seluruh jajaran telah diingatkannya agar APBN dan APBD lebih banyak terserap untuk belanja pemerintah yang dapat menstimulasi pertumbuhan, seperti infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
‘’Kita juga perlu memastikan bahwa anggaran tidak terlalu banyak terserap untuk biaya rutin, biaya administrasi, serta belanja barang yang kurang produktif,’’ tegas SBY.
Terkait hal ini, anggota Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Aziz mengatakan bahwa dari pidato Presiden SBY tidak ada yang spesifik menyebutkan soal percepatan belanja APBN.
‘’Harusnya ini dirumuskan secara lebih tepat oleh para Menteri di bawahnya. Kita tidak punya rasio belanja per kuartal, masih menumpuk di kuartal terakhir. Saya ingin itu nanti mendorong dalam APBN 2011 dan ada pasal agar kinerja daya serap itu diukurnya per kuartal. Jadi rapor merah bagi seorang menteri itu ada ukurannya,’’ tegas Harry.
2011, TDL Naik 15 Persen
Sementara itu, pemerintah menargetkan tahun 2011, Tarif Dasar Listrik (TDL) akan mengalami kenaikan sekitar 15 persen. Ini artinya meningkat 5 persen dari APBN-P 2010. Rencana kenaikan TDL ternyata tidak diikuti dengan kenaikan subsidi. Subsidi energi khusus untuk listrik di tahun 2011, dalam nota keuangan RAPBN 2011 justru mengalami pengurangan.
Perihal subsidi ini dijelaskan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Hadir juga Menko Ekonomi Hatta Radjasa. Anggaran subsidi listrik dalam RAPBN 2011 direncanakan sebesar Rp41 triliun atau 0,6 persen terhadap Produk Domestic Bruto (PDB). Jumlah ini lebih rendah sebesar Rp14,1 triliun atau 25,6 persen dari beban anggaran belanja subsidi listrik dalam tahun 2010 sebesar Rp55,1 triliun.
‘’Lebih rendahnya alokasi anggaran subsidi listrik dalam RAPBN 2011 tersebut berkaitan dengan rencana penyesuaian TDL sebesar 15 persen yang akan mulai diberlakukan mulai awal 2011,’’ kata Agus.
Dijelaskan pula, bahwa dalam rangka mengendalikan beban subsidi listrik, Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati untuk menurunkan subsidi listrik secara bertahap dengan tidak mengorbankan masyarakat berpenghasilan rendah.
‘’Kita tetap akan menjaga daya beli masyarakat kita, tetap melindungi masyarakat tidak mampu, tetap memperhatikan daya saing industri kita jangan sampai terbebani. Pendekatan inilah yang akan kita gunakan. Kalau dijelaskan sangat panjang alasan kenaikan TDL 15 persen ini,’’ tambah Menko Ekonomi Hatta Radjasa.
Dalam perkembangannya, kata Hatta, pemerintah merasa perlu untuk menyesuaikan TDL rata-rata 10 persen setiap tahun yang telah mulai dilaksanakan sejak awal Juli 2010. Pemerintah yakin sudah berpihak pada masyarakat kecil, karena tidak menetapkan kenaikan TDL bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau pelanggan pengguna listrik dengan daya 450 watt dan 900 watt.
Perhitungan beban subsidi listrik dalam tahun 2011 sudah berdasarkan pada asumsi dan parameter di antaranya ICP (harga minyak Indonesia) sebesar 80 dolar AS per barel, nilai tukar rupiah sebesar Rp9.300 per dolar AS, margin usaha PT PLN sebesar 8 persen, perkiraan peningkatan penjualan tenaga listrik berkisar 7,4 persen dari perjualan 2010 dan susut jaringan (losses) sebesar 9,35 persen.
‘’Pada intinya, pemerintah ingin APBN kita sehat. Subsidi yang kita berikan juga harus tepat waktu dan tepat sasaran,’’ tegas Menkeu Agus Martowardojo menutup penjelasan perihal rencana kenaikan TDL 15 persen pada tahun depan.
Sementara itu sebelumnya, dalam penyampaian nota keuangan di DPR RI, Presiden SBY mengatakan bahwa sejak bulan Juli 2010, pemerintah telah menetapkan kenaikan TDL mulai 12-15 persen bagi kalangan industri dan pelanggan di atas 900 VA.
‘’Persentase kenaikan itu telah kita hitung dengan sangat cermat dan hati-hati. Kenaikan TDL ini diharapkan tidak memberikan potensi beban yang memberatkan biaya produksi bagi kalangan industri. Khusus bagi pelanggan pengguna rumah tangga dan pelaku usaha mikro dan usaha kecil, TDL tidak dinaikkan,’’ tegas SBY.
Beberapa langkah pun telah disiapkan pemerintah bersama PT PLN dalam upaya menurunkan BPP tenaga listrik.
Salah satunya yakni melalui kenaikan TDL 15 persen yang mulai berlaku mulai awal 2011, program penghematan listrik melalui penurunan susut jaringan, optimalisasi penggunaan gas dan menerapkan TDL sesuai dengan harga keekonomian.
Selain itu, dalam nota keuangan RAPBN 2011, Pemerintah juga akan melakukan pembenahan pada PT PLN. Termasuk memberikan berbagai kemudahan. Hal ini untuk menjaga agar PT PLN tidak mengalami kesulitan likuiditas dan pendanaan, maka pemerintah memberikan margin usaha.
‘’Hal ini merupakan upaya agar kondisi keuangan PT PLN semakin baik dan bankable, yang antara lain ditunjukkan dengan indikator consolidated Interest Coverage Ratio (CICR) di atas 2 persen,’’ demikian penjelasan dalam Nota keuangan RAPBN 2011.
Ditambahkannya, tingkat CICR di atas 2 persen diperlukan PT PLN agar dapat memenuhi syarat untuk melakukan penerbitan global bond di pasar internasional. Pendanaan dari obligasi atau pinjaman di pasar internasional tersebut diperlukan untuk pembangunan pembangkit listrik yang merupakan faktor penting dalam menjamin ketersediaan pasokan listrik.
‘’Karena itu yang menjadi fokus kita sekarang ini adalah dengan membuka peluang investasi di bidang kelistrikan, melalui Public Private Partnership (PPP). Sebanyak mungkin kita akan mengundang investor, agar elektrifikasi kelistrikan setiap tahunnya bisa tumbuh 10 persen. Bagaimanapun yang harus kita pikirkan adalah masih banyaknya yang belum menikmati listrik,’’ ujar Hatta Radjasa.(afz/jpnn/muh)
Sumber: RiauPos.com
